Mendadak Pancasila

Keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila sesungguhnyalah patut dipertanyakan. Pembentukan lembaga ini diputuskan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pekan lalu. Dengan merujuk pada situasi global, Presiden Jokowi konon gelisah atas merosotnya toleransi, terbelahnya solidaritas sosial, serta terganggunya ketertiban oleh terorisme dan radikalisme.

Tak bisa ditutup-tutupi, pembentukan unit kerja setingkat kementerian negara ini hanyalah sikap reaktif terhadap berkembangnya intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Langkah reaktif seperti ini bukan hanya cerminan re?eks spontan yang kurang pertimbangan, melainkan juga berbahaya. Misalkan sesudah lembaga itu terbentuk, intoleransi dan radikalisme tetap tak terpadamkan, bisakah dikatakan unit kerja ini telah gagal, atau—lebih berbahaya—Pancasila tidak berhasil menjalankan fungsinya? Bahaya lain, pemerintah terkesan hendak mengatakan, setelah lebih dari tujuh dasawarsa menjalani kemerdekaan, rakyat Indonesia masih belum paham Pancasila.

Asumsi ini tentu saja melecehkan kecerdasan rakyat. Dalam kenyataannya, justru para pe jabat dan aparat penyelenggara negaralah yang berkali-kali terperosok ke dalam perundungan Pancasila—dalam bentuk korupsi dan kejahatan terhadap masyarakat. Presiden Jokowi seperti memutar balik jarum sejarah, membawa kita kembali ke tahun 1979, ketika rezim Soeharto membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *