Mendadak Pancasila Bagian 2

Badan yang didukung dana besar dan struktur organisasi berjurai-jurai ini menggelar berbagai indoktrinasi dalam bentuk santiaji dan penataran—yang justru berakhir dengan bangkrutnya rezim itu, pada 1998. Jika persoalannya semata-mata menanggulangi tindakan intoleransi yang memang meningkat akhir-akhir ini, langkah paling ampuh adalah penegakan hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat dan agama itu bisa meningkat frekuensi dan kadarnya justru karena tidak dihadang penindakan hukum.

Bahkan, di beberapa wilayah kepolisian, para aparat penegak hukum ikut ”mensosialisasi” fatwa Majelis Utama Indonesia yang tidak berkekuatan hukum positif itu. Mereka sudah ditegur atasannya—langkah yang sungguh terpuji. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian bahkan telah menginstruksikan anggotanya menangkap anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan ”penyisiran” di tempat publik sehubungan dengan larangan penggunaan atribut Natal. Jenderal Tito menegaskan, fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan hukum positif dan tidak bisa dijadikan rujukan penegakan hukum.

Presiden Jokowi, semestinya, tinggal menunggu ”janji” Jenderal Tito, bukannya ujug-ujug membentuk lembaga yang menambah beban anggaran dan membuat kantor kepresidenan laksana bahtera bongsor yang menisbikan efsiensi. Dengan menempatkan unit kerja ini langsung di bawah Presiden, makin sulit membayangkan betapa akan hibuknya Jokowi mengelola negara di tengah keadaan ekonomi yang tidak menggembirakan dan bencana alam bertubi-tubi. Padahal solusi atas intoleransi dan radikalisme sangat jelas: penegakan hukum yang tuntas dan tandas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *