Bila Perwira Terlibat Suap Bagian 3

Kalaupun pihak TNI berkeras menangani kasus sang perwira lewat peradilan militer, sejumlah syarat yang tak mudah harus dilewati. Salah satunya, Menteri Pertahanan—dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia—memutuskan perkara itu ditangani pengadilan militer. Tanpa persetujuan itu, KPK tidak perlu menyerahkan kasus ini ke pengadilan militer.

Selama ini, kasus korupsi di TNI seperti tidak tersentuh, bahkan kerap ditutup-tutupi. Tak sedikit kasus rontok di tengah jalan dengan alasan minim barang bukti. Ini terjadi misalnya saat Kejaksaan Agung dan TNI membentuk tim koneksitas untuk mengusut dugaan korupsi technical assistance contract antara Pertamina dan Ustraindo Petro Gas.

Kasus suap di Badan Keamanan Laut merupakan ujian bagi KPK dalam mengusut korupsi yang melibatkan petinggi TNI. Jangan biarkan keterlibatan sang perwira ditangani pengadilan militer. Jika terjadi, hal itu tidak hanya aneh, tapi juga akan menyulitkan Komisi membongkar tuntas skandal suap itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *