Bila Perwira Terlibat Suap Bagian 2

Tapi pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan ini belum disentuh KPK karena merupakan perwira tinggi TNI yang masih aktif. Penyidik komisi antirasuah tak boleh ragu mengusut tuntas kasus ini karena telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 42 undang-undang itu memberi kewenangan bagi Komisi untuk mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh personel militer dan sipil.

Komisi bisa membentuk tim penyidik bersama TNI dan memprosesnya lewat peradilan koneksitas proses penyidikan hingga peradilan yang menangani personel militer aktif dan orang sipil. Prosedur yang sudah sering dilakukan jaksa dan oditur militer ini diatur secara gamblang dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tim penyidik bersama itulah yang mengkaji dan mengusulkan perwira yang masih aktif diadili pengadilan umum bersama tersangka orang sipil, bukan pengadilan militer.

Alasannya amat jelas: titik berat yang dirugikan dalam kejahatan suap ini adalah kepentingan umum, bukan kepentingan militer. Peradilan koneksitas seperti ini pernah dilakukan Kejaksaan Agung dan TNI dalam kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-17 yang merugikan negara hingga Rp 29 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *