Modal Besar Menyeret Pembakar bag2

Pemerintah menuntut tanggung jawab perusahaan atas kebakaran kebun sagu seluas 3.000 hektare di Kepulauan Meranti, Riau, pada Januari-Maret 2014. Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin Muchtar Efendi menyatakan National Sago lalai mencegah kebakaran lahan di kebun mereka. ”Sehingga mencemarkan dan merusak lingkungan,” kata Muchtar ketika membacakan putusan. ”Tergugat harus membayar ganti rugi ke kas negara akibat perbuatannya.” Total jenderal, National Sago harus membayar Rp 1,079 triliun. Ini merupakan gugatan terbesar yang pernah dimenangi Kementerian Lingkungan Hidup. ”Ini kemenangan rakyat juga,” ujar Ragil.  PUTUSAN Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau, pada 22 Januari 2015 menjadi pijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengajukan gugatan perdata melawan National Sago Prima.

Restu Janggal Dari Marsekal bag2

Monsadak Jasw juga mengakui hadir. Soal materi pertemuan, ia memilih tidak berkomentar. ”Tanya yang lain saja,” katanyapada Kamis pekan lalu. Menurut salinan berita acara penjelasan tender radar yang diperoleh Tempo, pertemuan itu dihadiri petinggi dan staf sembilan perusahaan. Sembilan perusahaan itu adalah Weibel, Indra, Thales, Spettechno, Northrop Grumman Corporation Electronic (Amerika Serikat), Lockheed Martin Corporation (Amerika Serikat), Leonardo S.p.A (Italia), Harris (Amerika Serikat), dan China Electronic Technology Corporation.

Thales diwakili Bruno Baroux, Vice President Sales and Business Development, dan Ahmad Riyad, Direktur Utama PT CITAC, agen Thales di Indonesia. Selama dua jam pertemuan, menurut salah satu peserta pertemuan, Thales sama sekali tidak mengeluarkan komentar. Ahmad Riyad, kata dia, hanya tampak beberapa kali bertepuk tangan di bawah meja ketika satu per satu anggota tim pengadaan selesai memaparkan presentasi. Sedangkan dari pihak Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara, jumlahnya mencapai belasan orang.

Di antaranya Kepala Subdinas Radar TNI yang juga wakil ketua pengadaan Kolonel Kotot Sutopo Aji, Kepala Bidang Matra Udara Kementerian Pertahanan dan sekretaris pengadaan Kolonel Warajiman, serta Kepala Pusat Pengadaan Kementerian Pertahanan sekaligus kepala pengadaan radar Marsekal Pertama Didi Dipo Issangko. Posisi duduk peserta dan tim pengadaan dibuat seperti huruf U. Perwakilan perusahaan dan tim pengadaan berhadapan di sisi barat dan timur.

Agen Lama Radar Prancis Bag2

Langkah Thales memilih CITAC, kata perwira itu, tak lepas dari peran sejumlah pensiunan TNI Angkatan Udara. Menurut dia, perusahaan tersebut ”menampung” mantan pejabat itu guna melakukan lobi-lobi pengadaan radar di Indonesia. ”Sejak itu, Thales selalu berjaya dalam setiap pengadaan radar,” ujarnya. Perusahaan itu membawa radar tipe Thomson ke Indonesia pada 1980-an. Di antaranya yang sekarang dipasang di Lhokseumawe dan Ranai.

Radar di Lhokseumawe, Aceh, bertipe Thomson TRS 2215 R buatan tahun 1983. Tipe yang sama digunakan di Pulau Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, dan dipakai sejak Agustus 1980. Selain di Lhokseumawe dan Ranai, CITAC mengegolkan radar Thomson di Buraen, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Tanjung Kait, Tangerang, Banten. Produk terakhir yang disuplai adalah lima unit Master T pada 2006-2012. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja membenarkan kabar tentang peran CITAC sebagai rekanan Thales sejak 1980-an. ”Saat itu kami mulai menggunakan radar Thomson. CITAC yang menyuplai,” kata mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional ini. CITAC tercatat sebagai perseroan tertutup.

Dalam dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3 Mei 2016, perusahaan itu hanya mencatatkan empat pengurus dan pemegang saham. Mereka adalah Yosmansyah sebagai direktur, Suwarno Siswojo sebagai komisaris utama, Ahmad Riyad sebagai direktur utama, dan W. Dian Suprapto sebagai komisaris. Direktur Utama CITAC Ahmad Riyad belum bisa dimintai komentar soal itu. Namun, pada Juni lalu, dia mengakui keterlibatan perusahaannya dalam tender radar pertahanan udara di Kementerian Pertahanan. ”Thales yang ikut tender, kami yang mendampingi,” ujarnya.

Anda tahu tapi Anda meyakini dwikewarganegaraan tidak menjadi masalah di Indonesia?

Saya meyakini sebagai warga negara Indonesia. Saya memegang paspor Indonesia, berlaku aktif, dan legal.

Ketika Anda diminta Jokowi menjadi menteri, apakah Jokowi tahu Anda memiliki dwikewarganegaraan ini? Itu sudah saya jelaskan ke Menteri Hukum dan HAM. Silakan tanya beliau.

Anda dikenalkan kepada Presiden oleh Andi Wibowo, teman kuliah Anda yang juga sepupu Jokowi?

Pak Andi yang membawa saya ke Istana. Dia memang teman kuliah saya di ITB. Saya pernah ke rumah Andi di Solo. Kami juga sama kuliah di Amerika. Kami berdua sejak itu dekat. Saya terakhir bertemu dengan dia pada 1997. Sampai akhirnya setelah pertemuan pertama dengan Presiden, Andi menghubungi saya untuk datang ke Indonesia untuk kembali bertemu dengan Presiden.